Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendorong perluasan akses pendidikan anak usia dini guna menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun.

Dorongan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi implementasi program yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten pada hari Jumat.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kelancaran program pendidikan tersebut.

Berbagai unsur penting turut hadir mengikuti jalannya sosialisasi ini.

Unsur yang hadir mencakup koordinator wilayah pendidikan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD, serta paguyuban kepala desa.

Selain itu, perwakilan dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Himpaudi, hingga Bunda PAUD desa se-Kabupaten Klaten juga ikut berpartisipasi.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Agus Setyawan Prasetyoko, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini merujuk pada regulasi nasional yang berlaku.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Landasan lainnya juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Kebijakan ini menempatkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai prioritas nasional melalui penguatan pendidikan prasekolah.

Penguatan tersebut ditargetkan berlangsung selama satu tahun sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar.

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan pendidikan anak usia dini.

Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Klaten, saat ini terdapat 1.407 satuan PAUD yang beroperasi di daerah tersebut.

Dari perkiraan sasaran sekitar 35.000 lebih anak, sebanyak 30.990 anak telah mendapatkan layanan pendidikan.