Riset terbaru dari organisasi Center for Advanced Defense Studies mengungkapkan fakta menarik mengenai industri pemurnian mineral di tanah air.

Lembaga penelitian asal Amerika Serikat tersebut mencatat bahwa kepentingan China memegang kendali atas sekitar 75 persen kapasitas smelter nikel.

Sementara itu, pihak pemegang saham lokal tercatat hanya menguasai sekitar 13 persen dari total kapasitas pengolahan tersebut.

Struktur kepemilikan yang kompleks membuat keterlibatan pemegang kepentingan asing tidak selalu terlihat secara langsung di permukaan.

Perusahaan asing menyembunyikan kendali mereka di balik lapisan perusahaan cangkang guna menyamarkan kepemilikan dalam fasilitas pemurnian.

Kelompok Usaha Utama dan Rencana Pemerintah

Kelompok usaha Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong menyumbang lebih dari 70 persen dari total kapasitas pengolahan nikel.

Tsingshan mulai menanamkan modal di Indonesia sejak tahun 2009 melalui pengembangan tambang nikel laterit.

Di sisi lain, Jiangsu Delong tercatat memiliki saham di sejumlah fasilitas penting seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry.

Melihat dominasi investasi asing ini, pemerintah Indonesia berencana memperketat pembatasan pembangunan fasilitas baru.

Kebijakan moratorium bertujuan menjaga kestabilan harga serta melindungi cadangan nikel nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah juga siap mengatur volume produksi smelter agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih terarah.