Jejak kasus: dari OTT hingga meja hijau

Akar perkara ini adalah operasi tangkap tangan KPK pada 3 Maret 2026. Keesokan harinya, Fadia ditetapkan sebagai tersangka tunggal dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lain di Pemkab Pekalongan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan karena PT RNB, perusahaan yang didirikan suami dan anak-anaknya pada 2022, memenangi sejumlah kontrak pengadaan di kabupaten yang dipimpinnya.

Angka yang diungkap KPK cukup besar: dari transaksi Rp46 miliar yang mengalir ke PT RNB selama 2023 hingga 2026, sekitar Rp22 miliar disebut dipakai membayar gaji pegawai outsourcing, sedangkan Rp19 miliar diduga dinikmati keluarga bupati. Kini Fadia tengah disidang di Pengadilan Tipikor Semarang, dengan tuntutan jaksa lima tahun penjara atas perkara pokoknya.

Penyidikan TPPU masih terus berjalan. KPK sebelumnya juga memeriksa sejumlah saksi, antara lain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben R. Prabu Faza dan Muhammad Sabiq Ashraff, putra Fadia yang pernah menjadi direktur PT RNB.