Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa posisi perekonomian Indonesia saat ini berada di peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity.

Data tersebut merujuk pada rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF.

Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo saat menghadiri acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Capaian itu dinilai membuktikan betapa kuatnya potensi ekonomi serta tingkat inovasi dari para pelaku usaha akar rumput di dalam negeri.

Prabowo turut memberikan apresiasi tinggi kepada daya kreatif para pengusaha UMKM serta petani yang menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi nasional.

Kendati demikian, pemerintah tetap mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah.

Berdasarkan proyeksi World Economic Outlook edisi Oktober 2026, ekonomi Indonesia berdasarkan paritas daya beli mencapai US$5,48 triliun atau sekitar Rp98,69 kuadriliun.

Komitmen Kembali ke UUD 1945

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti ketimpangan ekonomi serta kebocoran kekayaan negara yang dinilainya terjadi karena arah filosofi ekonomi sempat menyimpang dari konstitusi.

Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk kembali menegakkan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 agar kekayaan negara tidak terus-menerus bocor dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Sementara itu, dalam daftar proyeksi IMF tersebut, urutan pertama perekonomian terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli ditempati oleh China yang mencapai US$37,07 triliun.

Posisi berikutnya disusul oleh Amerika Serikat serta India yang berada di bawah China sebelum posisi-posisi selanjutnya.