Indonesia bersama tiga negara lainnya resmi menandatangani nota kesepahaman pertahanan bertajuk MoU Badr di Doha.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan pada hari Rabu oleh para pejabat pertahanan dari masing-masing negara peserta.

Tujuan dan Mekanisme Kerja Sama Badr

Berdasarkan rilis Kementerian Pertahanan Turki, kesepakatan ini dirancang untuk memperkuat kemitraan strategis pertahanan.

MoU Badr bertujuan mendorong kolaborasi produksi militer, pelatihan teknis, serta penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan proyek bersama akan dikelola melalui dua badan khusus yang terdiri dari Dewan Eksekutif dan Dewan Strategis.

Dewan Eksekutif bertugas mengidentifikasi proyek bersama, sementara Dewan Strategis menetapkan jadwal serta memberikan persetujuan.

Industri pertahanan Turki diproyeksikan memperoleh porsi terbesar dalam proyek bersama tersebut.

Pendekatan kemitraan ini juga mencakup pengembangan tenaga kerja serta infrastruktur industri pertahanan negara mitra.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pejabat pertahanan dari keempat negara, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari di Doha.

Selain Indonesia, penandatanganan MoU Badr ini melibatkan Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler dan Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun.

Pihak Qatar diwakili oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.

Sementara itu, Pakistan diwakili oleh Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif dalam penandatanganan nota kesepahaman pertahanan tersebut.

MoU Badr yang berarti bulan purnama ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan militer serta mendukung kolaborasi di bidang penelitian.

Keempat negara juga akan menjalankan proyek bersama di bidang produksi, berbagi teknologi, serta pelatihan teknis militer.

Memorandum tersebut menetapkan model kerja sama dengan mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditentukan sebelumnya dan mulai berlaku setelah penandatanganan.