Pemerintah resmi memperketat persyaratan untuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui jalur prioritas.

Kebijakan tersebut bertujuan mendorong hilirisasi serta meningkatkan nilai tambah komoditas tambang di dalam negeri.

Aturan ini tertuang secara jelas di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12/2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menandatangani regulasi terbaru tersebut pada tanggal 8 Oktober 2026.

Tiga Pertimbangan Utama dalam Pemberian Wilayah

Pasal 19A ayat (1) mengatur tiga pertimbangan utama dalam proses pemberian izin melalui jalur prioritas.

Pertimbangan tersebut mencakup potensi geologi yang menunjukkan indikasi mineral logam dan batu bara.

Selain itu, pemerintah juga melihat manfaat nilai ekonomi bagi masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.

Ketentuan tambahan dalam Pasal 19A ayat (2) turut memperhatikan kedekatan kawasan sumber daya dengan permukiman.

Kesiapan badan usaha dalam meningkatkan nilai tambah komoditas juga menjadi faktor penilaian.

Pasal 19A ayat (3) menegaskan bahwa seluruh proses pemberian izin harus berjalan secara objektif dan transparan.

Pemerintah mewajibkan pengumuman terbuka atas rencana pemberian wilayah prioritas melalui laman resmi.

Regulasi baru ini menggantikan pendekatan dalam Permen ESDM Nomor 7/2020 yang sebelumnya berfokus pada administrasi dasar.