Pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menyelidiki secara mendalam penyebab karhutla tersebut.

Instruksi khusus ini disampaikan langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa fenomena kebakaran tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.

Terdapat indikasi kuat adanya campur tangan manusia serta keterlibatan sejumlah pihak korporasi.

Kepala Negara meminta jajaran kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, serta intelijen untuk bekerja sama.

Koordinasi lintas lembaga ini difokuskan guna mengungkap aktor intelektual dan korporasi yang turut bertanggung jawab.

Ancaman Pencabutan Izin Usaha bagi Korporasi

Tindakan pembakaran hutan secara sengaja oleh oknum tertentu dinilai sebagai bentuk kejahatan serius.

Pemerintah bahkan mengategorikan tindakan merusak lingkungan tersebut sebagai aksi terorisme lingkungan.

Dampak dari bencana asap tersebut dinilai telah mengancam kesehatan jutaan warga masyarakat.

Oleh karena itu, penanganan kasus ini dipastikan tidak akan berjalan dengan cara-cara yang biasa.

Pemerintah siap menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan izin operasional perusahaan apabila bukti pelanggaran sudah jelas.

Langkah penegakan hukum ini diambil untuk memberikan efek jera serta melindungi keselamatan publik.