Pemerintah secara tegas menepis adanya dugaan pembatasan penyebaran informasi terkait kebakaran hutan dan lahan di berbagai platform media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah mengeluarkan permintaan agar unggahan karhutla diturunkan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi keluhan sejumlah pengguna media sosial yang merasa mengalami penurunan jumlah penonton secara drastis.

Melalui akun Instagram pribadinya, Meutya menjelaskan bahwa pemerintah justru memanfaatkan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi publik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan apa pun dari kementerian untuk menurunkan konten yang memuat informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Meutya, pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai informasi dan masukan dari masyarakat luas yang berkaitan dengan penanganan karhutla.

Meski demikian, informasi yang disampaikan oleh masyarakat harus mempunyai dasar faktual yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ia juga menyoroti pentingnya hak pengguna dalam menentukan sendiri informasi yang ingin dikonsumsi tanpa intervensi sepihak dari perusahaan teknologi.

Bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan jangkauan konten karhutla, Meutya menyarankan agar mereka segera mengajukan aduan kepada platform.

Pengguna dapat melayangkan banding ke layanan seperti Meta, TikTok, maupun platform lainnya sebelum kemudian melaporkannya kembali kepada Komdigi.