Pemerintah Indonesia berencana memperbarui aturan hukum pemberantasan rasuah melalui revisi undang-undang terkait.

Langkah tersebut mencakup usulan memasukkan unsur perdagangan pengaruh serta penanganan korupsi di sektor swasta.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, pembaruan regulasi ini diperlukan karena aturan yang berlaku belum mengalami perubahan berarti sejak tahun 2001.

Penyesuaian dengan Standar Konvensi Internasional

Aturan yang ada saat ini dinilai masih menggunakan definisi lama yang merujuk pada ketentuan terdahulu.

Padahal, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption atau konvensi PBB melawan korupsi sejak tahun 2006.

Konvensi internasional tersebut menuntut penyesuaian aturan nasional agar sejalan dengan standar global.

Fokus utama dari konvensi PBB meliputi pemulihan kerugian negara serta penanganan tindak penyuapan secara menyeluruh.

Sebelumnya, wacana mengenai perubahan kategori korupsi sempat menjadi perbincangan publik setelah munculnya kajian dari Dewan Ekonomi Nasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kemudian memberikan klarifikasi terkait rekomendasi penyempurnaan aturan.

Luhut menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara tetap dipertahankan di dalam rumusan hukum tindak pidana korupsi.

Hal pertama adalah memperjelas unsur pembuktian agar proses hukum berjalan lebih pasti, objektif, dan konsisten.

Hal kedua adalah memperluas jangkauan pemberantasan melalui adopsi delik-delik konvensi internasional yang belum masuk dalam hukum nasional.