Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan total tersebut merupakan akumulasi perusahaan yang menerima sanksi di sektor kehutanan.

Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari pencabutan hingga pembekuan izin usaha.

Sanksi tersebut juga disertai dengan kewajiban melakukan paksaan pemulihan ekosistem hutan bagi perusahaan.

Langkah sanksi terbaru mencakup enam perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan dengan luas konsesi serta area terbakar yang beragam.

Perusahaan tersebut meliputi PT Hasil Kalimantan Jaya dan PT Taiyoung Engreen di Gunung Mas.

Selain itu terdapat PT Hutan Produksi Lestari di Kapuas serta PT Ramang Aglo Lestari di Pulang Pisau.

Daftar sanksi juga menjerat PT Puspa Warna Cemerlang di Gunung Mas dan PT Sinergi Hutan Sejati di Barito Utara.

Pemerintah turut membuka peluang untuk memproses perusahaan-perusahaan tersebut secara pidana.

Kementerian Kehutanan berencana berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencocokkan data penegakan hukum.

Pertemuan antara Direktur Jenderal Gakkum dan Kabareskrim dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.