Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait pengembangan kasus yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif.

Lembaga antirasuah tersebut kini tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dari perkara sebelumnya.

Penerbitan dokumen penyidikan tersebut dilakukan pada Oktober ini oleh pihak penyidik.

Meski demikian, pihak berwenang menyatakan belum ada penetapan tersangka baru dalam proses pengembangan perkara ini.

Sebelumnya, pejabat daerah tersebut juga menghadapi proses hukum di Pengadilan Tipikor Semarang terkait dakwaan korupsi.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menjatuhkan tuntutan hukuman penjara dalam perkara pengaturan proyek dan gratifikasi.

Dalam persidangan tersebut, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara terkait dugaan korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya serta penerimaan gratifikasi.

Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan perusahaan yang didirikan oleh terdakwa dalam pengadaan yang berlangsung pada kurun waktu 2022 hingga 2026.

Selain itu, jaksa juga menilai terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah.