Pemilik Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Ia mengakui adanya pembayaran sebesar 4.500 dolar AS per jemaah kepada PT Muhibbah Mulia Wisata untuk pemberangkatan 2024.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Selasa.

Pengakuan Terkait Skema Pembayaran

Khalid menyatakan bahwa pihaknya mengira dana tersebut merupakan biaya visa haji khusus.

Ia mengaku tidak mengetahui bahwa aliran dana itu berkaitan dengan biaya percepatan keberangkatan.

Skema tersebut ditawarkan oleh Ibnu Mas'ud selaku komisaris dari PT Muhibbah Mulia Wisata.

Tawaran itu membuat jemaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa melalui antrean berdasarkan nomor porsi.

Pihak Uhud Tour tertarik karena status perusahaan tersebut sebagai penyelenggara ibadah haji khusus.

Sebanyak 122 jemaah tercatat berangkat melalui PT Muhibbah Mulia Wisata dan PT Zahra Oto Mandiri.

Sebanyak 120 jemaah terdaftar melalui PT Muhibbah Mulia Wisata dan dua lainnya lewat PT Zahra Oto Mandiri.

Dana yang berkaitan dengan pembayaran tersebut kini telah dikembalikan ke rekening penampungan KPK.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan ini melibatkan sejumlah terdakwa dari unsur kementerian dan swasta.

Laporan BPK menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 622,09 miliar akibat perkara tersebut.