Ribuan keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Sragen masih menghadapi persoalan tempat tinggal yang memprihatinkan.

Kondisi bangunan yang memprihatinkan seperti atap miring dan lantai tanah becek menjadi tantangan tersendiri.

Berdasarkan pencatatan Pemerintah Kabupaten Sragen, sebanyak 13.945 keluarga dari kelompok pendapatan desil 1 dan 2 menempati rumah tidak layak huni.

Jumlah tersebut mencakup 3.229 rumah tangga yang dikepalai perempuan serta 1.912 keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas.

Selain itu, terdapat 2.151 keluarga yang tercatat masuk dalam kategori backlog perumahan daerah.

Kendala Biaya Renovasi Rumah

Keterbatasan finansial menjadi kendala utama bagi warga untuk melakukan perbaikan secara mandiri.

Warga setempat seperti Sri Wahyuni dan Samiyati terpaksa menunda perbaikan karena belum memiliki cukup biaya.

Sebelum mendapatkan bantuan, rumah mereka menggunakan dinding gedek bambu usang dengan bagian atap yang sudah miring.

Kisah serupa dialami Suyadi yang tinggal di bangunan berdinding bambu dan berlantai tanah.

Genangan air dan genteng bocor selalu menjadi kekhawatiran setiap kali hujan turun di wilayah tersebut.

Pemerintah bersama pihak terkait berupaya mengatasi masalah ini melalui program perbaikan rumah swadaya.

Pada 2026, renovasi telah diselesaikan bagi 101 keluarga melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sragen dan Habitat for Humanity Indonesia.

Bantuan senilai Rp40 juta per keluarga disalurkan untuk memperkuat struktur bangunan serta memperbaiki sanitasi.

Meski demikian, kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah ini masih cukup besar.