Pemerintah berupaya membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan melakukan penertiban data serta pencegahan penyimpangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa data penerima manfaat kini wajib tervalidasi secara akurat.

Validasi tersebut berbasis nama dan alamat lengkap yang terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan.

Integrasi data ini mencakup kelompok siswa, santri, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Langkah pembenahan ini juga bertujuan untuk membersihkan segala praktik perantara serta oknum yang mengarah pada tindakan korupsi.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menambahkan bahwa pengawasan operasional dapur kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dipasangi kamera pengawas yang terhubung langsung ke pusat.

Sistem kecerdasan buatan tersebut dipakai untuk memantau kepatuhan prosedur operasional standar selama pengolahan makanan.

Prioritas lain dalam perbaikan program ini mencakup pemerataan ke wilayah 3T serta peninjauan tata kelola dapur.

Pengawasan Ketat dan Evaluasi Tata Kelola Dapur

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh temuan pelanggaran dan kesalahan yang disengaja dalam pelaksanaan program akan diproses secara hukum hingga ke pengadilan.

Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar implementasi program dapat berjalan secara merata, khususnya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Selain itu, perbaikan tata kelola juga mencakup pendataan ulang serta peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan melalui uji coba model prasmanan.

Penguatan peran Satuan Tugas di daerah turut dioptimalkan untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.