Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan sorotan tajam terhadap dugaan penipuan yang menyasar warga negara Indonesia.

Kasus ini melibatkan keberangkatan WNI ke Rusia dengan dalih tawaran pekerjaan formal, namun berujung pada ancaman menjadi tentara bayaran.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa para korban tidak mengetahui tawaran awal tersebut akan berujung di medan militer.

Pernyataan itu disampaikan setelah pembukaan Diseminasi Kebijakan Kartu Perjalanan Bisnis APEC yang berlangsung di Jakarta.

Berdasarkan temuan di lapangan, WNI yang sudah tiba di wilayah Rusia dilaporkan mengalami kesulitan besar untuk kembali ke tanah air.

Pihak Imigrasi turut mengidentifikasi indikasi eksploitasi terhadap pekerja migran, termasuk penyitaan paspor setibanya di negara tujuan.

Langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang mulai digalakkan dari lini hulu guna mengatasi persoalan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja.

Upaya pemberdayaan masyarakat di daerah rawan melibatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa melalui program ketahanan pangan.

Pengawasan juga diperketat melalui patroli siber secara berkala untuk mendeteksi potensi perekrutan ilegal yang menyasar masyarakat luas.

Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar delapan WNI yang diduga direkrut secara paksa untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.

Para korban disebut-sebut mendapat iming-iming gaji tinggi, fasilitas kewarganegaraan, hingga tunjangan sosial tanpa mengetahui penempatan tugas.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai identitas dan status keterlibatan para WNI tersebut masih perlu pendalaman.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menelusuri dugaan penipuan serta proses perekrutan yang tidak sesuai dengan tujuan keberangkatan.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia telah memberikan bantahan resmi atas keterlibatan instansi mereka dalam perekrutan warga asing.