Mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyampaikan kritik tajam kepada para pemimpin tertinggi Singapura.

Kritik tersebut menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia.

Ia menuding Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri Lawrence Wong bersikap lunak kepada para konglomerat.

Lutfi juga menyebut Menteri Hukum K. Shanmugam bersikap lembek terhadap pihak yang diduga menjadi dalang karhutla.

Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa.

Ia mempertanyakan ketimpangan penegakan hukum di negara tetangga tersebut.

Hukum di Singapura dinilai sangat kejam kepada warga biasa yang tidak punya apa-apa.

Sebaliknya, hukum di sana dianggap sangat melindungi para miliarder yang memiliki perusahaan listing dan family office.

Lutfi menyoroti perusahaan berinduk di Singapura yang mengendalikan konsesi lahan di Indonesia sejak 2014.

Perusahaan tersebut tidak pernah dituntut pidana menggunakan undang-undang pencemaran asap lintas batas milik Singapura.

Para taipan sawit disebut meminjam dana triliunan rupiah dari perbankan Indonesia karena bank Singapura enggan menanggung risiko.

Setelah perkebunan beroperasi dan meraup untung, mereka mendirikan perusahaan induk di Singapura.

Langkah itu dilakukan untuk melantai di bursa saham dan menikmati tarif pajak yang jauh lebih murah.

Keuntungan dari praktik tersebut kemudian diinvestasikan ke family office di Singapura.

Ia mengibaratkan praktik tersebut seperti tinggal dan makan di Singapura tetapi membuang sampah di Indonesia.

Pemerintah Singapura baru-baru ini mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia.

Lutfi mendesak adanya tindakan hukum yang lebih nyata daripada sekadar mengirim peringatan ke Jakarta.

Ia meminta agar kantor perusahaan tersebut digeledah langsung menggunakan hukum Singapura.