Pemerintah menyatakan kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil setelah dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi menjelang akhir 2026 serta evaluasi capaian kinerja pemerintahan yang telah berjalan.

Pembahasan mencakup pertumbuhan ekonomi, target inflasi, situasi makro perbankan, hingga investasi yang sudah terealisasi di lapangan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional melalui sektor industri manufaktur serta mengevaluasi faktor penghambat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa perekonomian domestik masih memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global.

Pemerintah juga berencana mencari peluang efisiensi anggaran hingga akhir 2026 tanpa mengorbankan pelaksanaan program prioritas.

Kementerian Keuangan memperkirakan belanja pemerintah mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Presiden memanggil tim ekonomi untuk memperoleh pembaruan langsung mengenai situasi perekonomian nasional secara menyeluruh.

Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspek yang perlu diperbaiki melalui satuan tugas khusus sesuai arahan kepala negara.

Sementara itu, Suahasil Nazara menjelaskan bahwa efisiensi anggaran diarahkan secara spesifik untuk mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Nilai belanja pemerintah sebesar Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026 tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.