Mantan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi mendesak pemerintah Singapura agar mengambil langkah hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Desakan tersebut disampaikan untuk menanggapi sikap Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Sebelumnya, Grace Fu mengumumkan pengiriman surat peringatan kepada tujuh perusahaan terkait masalah kabut asap.

Menanggapi hal itu, Lutfi menilai bahwa surat peringatan semata tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan.

Ia meminta otoritas Singapura untuk menindak langsung perusahaan yang memiliki kantor pusat di wilayah mereka dan diduga berkaitan dengan kerusakan di Indonesia.

Lutfi merujuk pada laporan Greenpeace dari bulan Oktober 2026.

Laporan tersebut mencatat ada empat dari tujuh perusahaan yang disorot Grace Fu, bersama dua entitas besar lainnya yaitu First Resources dan Bumitama Agri, terdaftar di Bursa Singapura.

Nilai gabungan dari korporasi tersebut dilaporkan mencapai 10 miliar dolar Singapura atau setara Rp 141 triliun.

Lutfi turut menyoroti penggunaan struktur perusahaan induk serta kantor keluarga di Singapura.

Menurut pandangannya, sistem bisnis tersebut memungkinkan pihak korporasi mengatur transaksi lintas negara serta mengalihkan keuntungan keluar dari Indonesia.

Ia menilai pendekatan pengiriman surat peringatan hanya sekadar upaya menyenangkan para pemilih dan konstituen. Lutfi menantang otoritas setempat untuk menggunakan kewenangan hukumnya secara nyata guna menyelidiki perusahaan-perusahaan tersebut.