Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyoroti pentingnya tanggung jawab lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan masalah tersebut dinilai tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah menyatakan pemerintah pusat dan daerah perlu menjalankan kewajiban masing-masing.

Aparat penegak hukum serta perusahaan pemegang konsesi juga diminta berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

Presiden perlu memastikan kementerian serta lembaga terkait bekerja secara terpadu dalam menindaklanjuti laporan.

Target pencegahan yang terukur juga harus ditetapkan untuk mengantisipasi kejadian serupa.

Pengawasan terhadap lahan yang rawan terbakar harus diperkuat pada area perkebunan dan konsesi perusahaan.

Pemerintah perlu memastikan pemegang izin menyiapkan sarana serta prasarana pemadaman yang memadai.

Pengawasan berkala wajib dilakukan terutama pada konsesi yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pembagian tugas berbagai kementerian dan lembaga dalam penanganan masalah ini.

Aturan tersebut melibatkan TNI, Polri, hingga kepala daerah untuk memperkuat pencegahan serta pemadaman.

Gubernur bertindak sebagai komandan satuan tugas di tingkat provinsi dan wajib mengalokasikan anggaran khusus.

Bupati dan wali kota bertanggung jawab memimpin operasi penanganan di wilayah masing-masing.