Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menyoroti keberangkatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke luar negeri di tengah proses hukum.

Nusron disebut mangkir untuk kedua kalinya dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

Dugaan Perjalanan Tanpa Izin Presiden

Boyamin menduga Menteri Nusron Wahid pergi ke luar negeri tanpa mengantongi izin resmi dari Presiden.

Perjalanan dinas tersebut dinilai mendadak dan tidak memiliki urgensi mendesak di tengah agenda penting di tanah air.

Pihak KPK sendiri menyatakan tengah mempertimbangkan opsi jemput paksa terhadap pihak yang bersangkutan.

Lembaga antirasuah berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Para tersangka tersebut kini sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait izin perjalanan tersebut.