Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Cholil Nafis, meminta secara khusus Presiden Prabowo Subianto agar serius mengurusi masalah tersebut.

MUI menilai seluruh pihak harus bergotong royong mengatasi bencana yang sudah berada pada tingkat darurat ini.

Lembaga tersebut mengingatkan kembali fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan hukumnya haram.

Kondisi karhutla dinilai sudah mengkhawatirkan karena mengganggu aktivitas serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Dampak dari bencana asap tersebut bahkan telah meluas hingga ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Masyarakat luas diajak untuk bertaubat secara sungguh-sungguh karena dinilai telah lalai menjaga kelestarian lingkungan alam.

Selain itu, aparat penegak hukum juga didesak bertindak tegas dan adil kepada perorangan maupun korporasi pelaku pembakaran.

Menurut MUI, perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar serta mengancam kelangsungan hidup manusia jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu mutlak diperlukan terhadap oknum yang dengan sengaja membakar lahan demi kepentingan bisnis.