KPK juga menduga Hamenang menerima lebih dari Rp2 miliar dari penyedia barang dan jasa serta setoran rutin sedikitnya Rp1,8 miliar dari badan layanan umum, BUMD, dan perangkat daerah.

Penerimaan lain meliputi dana dari paguyuban tambang galian C, pemotongan upah pungut pegawai, hingga perantara swasta.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menegaskan partainya akan menjatuhkan sanksi serupa kepada kader lain yang tersangkut kasus korupsi.

Peringatan keras tersebut berlaku bagi pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif.

Kasus ini turut menambah catatan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah Klaten setelah peristiwa serupa pada tahun 2016 lalu.