Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan langsung menyiapkan sanksi tegas bagi kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah.

Langkah tersebut diambil menyusul penetapan status hukum terhadap Bupati Klaten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komarudin Watubun selaku Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai menyatakan partainya sedang memproses pemecatan tidak hormat.

Ia menyebutkan bahwa surat rekomendasi pemecatan tersebut akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang melibatkan lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah setempat.

Pihak lembaga antirasuah menduga terdapat praktik pengaturan hasil pemeriksaan keuangan serta penerimaan imbalan.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di wilayah Klaten yang tersangkut permasalahan hukum terkait korupsi.

Konstruksi Perkara dan Aliran Dana

Dalam penjelasan perkara, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup.

KPK mengungkap perkara tersebut mencakup dugaan pengaturan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Klaten, penerimaan imbalan dari penyedia barang dan jasa, serta setoran dari sejumlah instansi daerah.

Penyidik menduga Hamenang berupaya menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium dalam pemeriksaan BPK Jawa Tengah.

Temuan pemeriksaan itu mencakup kelebihan pembayaran honorarium narasumber senilai Rp4,16 miliar dan honorarium kegiatan sebesar Rp1,02 miliar.

Untuk menghapus temuan tersebut dari Laporan Hasil Pemeriksaan, Hamenang diduga bernegosiasi dengan Ahmad Luthfi.

Menurut konstruksi perkara, Ahmad Luthfi semula meminta Rp600 juta sebelum disepakati pemberian Rp400 juta menggunakan kode khusus.