Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif total Rp600 miliar pada Jumat (16/10/2026).

Sanksi tersebut berkaitan langsung dengan pelanggaran penjatahan saham dalam penawaran umum perdana atau IPO.

Regulator memberikan denda sebesar Rp500 miliar kepada pihak terkait penjatahan saham BREN.

Sementara itu, denda senilai Rp100 miliar dijatuhkan kepada pihak terkait penjatahan saham CUAN.

Otoritas menegaskan bahwa sanksi denda tersebut tidak dikenakan secara langsung kepada kedua emiten.

Temuan Pemeriksaan Regulator Pasar Modal

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi memberikan penjelasan.

Pemeriksaan menemukan bahwa saham yang ditawarkan dalam IPO BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal.

Saham tersebut diperuntukkan bagi sekelompok pihak yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali.

Otoritas juga mengungkap tindakan menyesatkan dalam proses pemesanan saham saat penawaran umum berlangsung.

Sejumlah pihak yang terafiliasi dengan pengendali memperoleh penjatahan dalam jumlah besar.

Mereka mendapatkan alokasi tersebut dengan cara menyamarkan identitas masing-masing.

Praktik tersebut mengakibatkan kepemilikan saham menjadi terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Kondisi itu membuat jumlah saham yang tersedia bagi publik di pasar menjadi sangat terbatas.

Regulator kemudian meminta data dari anggota bursa, penjamin emisi efek, serta bank kustodian.

Pemeriksaan lanjutan juga mencakup penelusuran aliran dana terkait IPO kedua perusahaan tersebut.

Struktur Kepemilikan Emiten

Laporan registrasi pemegang efek per akhir Agustus 2026 menunjukkan struktur kepemilikan saham BREN.

PT Barito Pacific Tbk menguasai 64,6% saham BREN atau setara 86,48 miliar lembar saham.

Green Era Energy Pte. Ltd. tercatat memiliki 22,6% saham atau sebanyak 30,32 miliar lembar.