Sistem pendeteksi transaksi mencurigakan pada layanan BI-FAST dinilai memiliki kelemahan yang berpotensi memicu risiko eksploitasi.

Pakar teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya menyampaikan peringatan tersebut pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Pernyataan itu menyusul laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati pengendalian internal Bank Indonesia belum berjalan efektif.

Konektivitas luas antarbank pada jaringan ini membuat keamanan layanan sangat bergantung pada mitigasi risiko masing-masing institusi.

Kondisi tersebut menempatkan satu titik terlemah pada sebuah bank sebagai ancaman bagi keseluruhan jaringan pembayaran.

Celanya pengamanan ini berisiko dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan akses tanpa izin serta manipulasi sistem.

Alfons mencontohkan kasus pembobolan Bank Pembangunan Daerah yang menimbulkan kerugian hingga Rp200 miliar pada akhir 2025.

Potensi penyalahgunaan dalam sistem terintegrasi meliputi eksploitasi API, pencucian uang, hingga ancaman dari orang dalam.

Bank Indonesia didorong agar memperkuat pengamanan BI-FAST secara proaktif dan terkoordinasi bersama institusi keuangan terkait.

Prinsip verifikasi ketat perlu diterapkan pada setiap transaksi kritis agar celah eksploitasi dapat diminimalkan.

Temuan ihwal kerentanan sistem tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026.

BPK meminta Gubernur Bank Indonesia melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan penyelenggaraan layanan BI-FAST.