Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember 2026.

Program relaksasi pajak ini menawarkan berbagai kemudahan seperti penghapusan denda keterlambatan, pembebasan pajak progresif, hingga diskon pokok pajak.

Wilayah dengan Batas Akhir Oktober 2026

Sembilan pemerintah provinsi menetapkan batas akhir program pemutihan pajak kendaraan pada 31 Oktober 2026.

Provinsi tersebut meliputi Banten yang memberikan bebas 100 persen denda PKB serta diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo.

Sumatera Selatan menerapkan bebas denda PKB untuk tunggakan dua tahun serta diskon 5 persen untuk pembayaran tepat waktu.

Lampung memberlakukan bebas denda dan pajak progresif beserta diskon PKB 5-15 persen.

Kepulauan Bangka Belitung menyediakan pembebasan denda PKB, denda SWDKLLJ, dan BBNKB II di kantor Samsat.

Kepulauan Riau memberikan bebas sanksi administrasi PKB 100 persen serta diskon pokok tunggakan 50 persen di luar tahun berjalan.

Papua Barat menghapus pokok dan denda PKB tunggakan tahun keenam ke atas beserta diskon pokok 10 persen.

Kalimantan Utara menetapkan bebas 100 persen denda PKB dan opsen pajak daerah.

Sulawesi Selatan membebaskan denda PKB dan SWDKLLJ tahun sebelumnya.

Kalimantan Barat menawarkan bebas denda PKB, bebas pajak progresif, serta bebas BBNKB II.

Wilayah dengan Batas Akhir November dan Desember 2026

Empat provinsi membuka program pemutihan pajak kendaraan dengan masa berlaku hingga November 2026.

Bali memberlakukan program ini hingga 11 November 2026 mencakup pembebasan pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya.

Kalimantan Timur melangsungkan program hingga 22 November 2026 meliputi pembebasan denda keterlambatan PKB.

Riau menyediakan pembebasan denda PKB hingga 30 November 2026.

Jawa Timur menggelar pemutihan jilid dua hingga 30 November 2026 yang meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB.

Nusa Tenggara Barat memberikan diskon pokok PKB 50 persen untuk mutasi masuk kendaraan luar daerah hingga 19 Desember 2026.

Jawa Tengah menjalankan program bebas sanksi administratif dan progresif hingga 28 Desember 2026.