Fenomena antrean panjang pembelian bahan bakar minyak di berbagai daerah memicu respons tegas dari pemerintah pusat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta pihak kepolisian untuk memproses hukum para pelaku penimbunan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setonterian di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026, itu membahas masalah distribusi yang menjadi akar persoalan di lapangan.

Menurut Bahlil, ketersediaan stok bahan bakar di sejumlah lokasi sebenarnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, antrean tetap mengular akibat ulah oknum konsumen yang memanfaatkan celah distribusi.

Praktik tersebut melibatkan kendaraan berkapasitas tangki besar, termasuk mobil Pajero, yang sengaja memborong bahan bakar bersubsidi.

Bahan bakar yang telah ditampung itu kemudian dijual kembali dengan menggunakan harga untuk keperluan industri.

Bahlil menilai tindakan penampungan solar bersubsidi untuk dijual kembali merugikan keuangan negara. Dukungan anggaran yang diberikan pemerintah semestinya tepat sasaran dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang berhak.