Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap aliran dana darurat penanganan bencana yang disalahgunakan untuk keperluan pribadi.

Uang haram tersebut diduga dipakai oleh Bima Setiawan selaku adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di gedung KPK.

Dana siap pakai atau DSP penanganan bencana itu mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan.

Perusahaan tersebut kemudian memanfaatkan aliran dana darurat itu untuk melakukan pembelian saham senilai Rp30,98 miliar.

Konstruksi Kasus Korupsi Pengadaan Barang di BNPB

Kasus ini terbagi ke dalam dua klaster utama yang ditangani oleh lembaga antirasuah.

Klaster pertama melibatkan konflik kepentingan yang menyeret tenaga ahli sekaligus adik eks Kepala BNPB.

Sejumlah vendor penyedia barang dan jasa di lingkungan BNPB diketahui terafiliasi langsung dengan Bima Setiawan.

Sementara klaster kedua mencakup dugaan penerimaan fee proyek pengadaan yang dikelola pejabat berwenang.

Total pengadaan di lingkungan BNPB dalam kurun waktu tiga tahun mencapai angka Rp148 miliar.

Rinciannya mencakup tahun 2024 sejumlah Rp45,76 miliar serta tahun 2025 sejumlah Rp52,27 miliar.

Adapun total pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 tercatat mencapai angka Rp50 miliar.

Penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara rasuah dana darurat kebencanaan ini.

Para tersangka kini menjalani masa penahanan pertama terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 2 November 2026.