Penyidik KPK Evaluasi Opsi Hukum Pasca Ketidakhadiran Nusron Wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Tbk.
Penyidik KPK Siapkan Langkah Lanjutan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik belum menerima penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran menteri tersebut pada jadwal ulang hari ini.
Penyidik saat ini tengah mengevaluasi berbagai opsi tindakan agar proses penegakan hukum dalam perkara ini dapat berjalan secara efektif.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan pentingnya memenuhi panggilan demi menjalankan hak serta kewajiban hukum yang telah diatur.
Lembaga antirasuah tersebut sebelumnya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam rangkaian kasus dugaan korupsi pengurusan HGB dan penerimaan lain.
Konstruksi Perkara dan Delapan Tersangka
Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada pertengahan September 2026 lalu terkait pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan kementerian.
Empat tersangka di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.
Empat tersangka lainnya meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta perantara bernama Rizal Pahlefi.
Berdasarkan konstruksi perkara, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang guna membuka blokir sertifikat HGB milik Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selain dugaan pemberian tersebut, KPK juga mendeteksi adanya aliran dana lain bernilai miliaran rupiah yang diduga mengalir kepada Lampri serta orang-orang kepercayaan Nusron.
Penyelidikan terus didalami oleh penyidik untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat agar penanganan perkara korupsi ini dapat berprogres secara positif.
Update Terbaru
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






