Keputusan pemerintah federal Pakistan memberlakukan status darurat di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa memicu konfrontasi politik baru.

Langkah tersebut membuat pemerintahan provinsi yang dikuasai pendukung eks Perdana Menteri Imran Khan harus dibekukan.

Presiden Asif Ali Zardari menyetujui kebijakan darurat itu berdasarkan Konstitusi Pakistan atas rekomendasi kabinet Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Pemerintah pusat berdalih langkah ini diambil akibat kegagalan otoritas lokal meredam ancaman kelompok militan di perbatasan Afghanistan.

Kebijakan tersebut langsung menuai kemarahan dari kubu oposisi yang menilainya sebagai intervensi politik murni berkedok terorisme.

Zulfikar Bukhari selaku juru bicara PTI menyebut kebijakan federal itu sebagai kudeta terselubung yang berpotensi memicu instabilitas.

Sejumlah tokoh nasionalis Pashtun juga menilai pendekatan tersebut mencerminkan pola kolonial tanpa mandat demokratis yang sah.

Perspektif Regional dan Akar Krisis

Mantan Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan, Atif Mashal, menilai bahwa status darurat ini tidak bisa dipisahkan dari kalkulasi strategis militer Pakistan di wilayah perbatasan.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan Afghanistan, Shah Mahmood Miakhel, turut mengkritik krisis saat ini sebagai buah dari kebijakan jangka panjang institusi keamanan yang kerap memanfaatkan kelompok ekstremis.

Akademisi universitas Kabul, A.

Shafaq, menyimpulkan bahwa status darurat di Khyber Pakhtunkhwa kini menjadi titik temu dari lonjakan militansi, polarisasi politik, dan persoalan abadi tata kelola wilayah perbatasan.

Di tengah pengerahan pasukan militer, Pakistan kembali diuji apakah keamanan dan demokrasi dapat berjalan berdampingan atau justru terus dikorbankan demi kekuasaan.