Pemerintah terus menggenjot kualitas sumber daya manusia nasional melalui sinergi kementerian.

Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia resmi memperbarui Nota Kesepahaman.

Kerja sama tersebut bertujuan menyokong penempatan 140 ribu pekerja migran Indonesia terampil pada tahun 2027.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan fasilitas pelatihan vokasi akan dimaksimalkan.

Cakupan sektor pelatihan kini diperluas ke Balai Diklat Industri, politeknik, akademi komunitas, hingga sekolah menengah kejuruan.

Kapasitas Balai Diklat Industri saat ini mencapai 11 ribu orang setiap tahun.

Namun, jumlah peserta yang memanfaatkan pelatihan pekerja migran baru menyentuh angka 1.066 orang.

Pemerintah mendorong kapasitas tersebut agar dimanfaatkan secara optimal mulai awal tahun depan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin memaparkan tantangan besar di pasar global.

Potensi penempatan kerja berdasarkan job order yang terverifikasi mencapai 291 ribu posisi.

Indonesia baru mampu mengisi sekitar 25 persen dari total potensi tersebut.

Ketimpangan ini terjadi karena ketidaksesuaian kualifikasi lulusan dengan standar pasar internasional.

Program akselerasi peningkatan keahlian diluncurkan melalui skema khusus.

Pendekatan pelatihan kini diubah menjadi berbasis permintaan pasar.

Pelatihan disesuaikan dengan kualifikasi negara penempatan di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Kebutuhan tenaga kerja global tersebar di sektor kesehatan, manufaktur, konstruksi, transportasi, serta perhotelan.