Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan penjelasan mengenai kebijakan minimarket yang tidak lagi diwajibkan menjual minimal 30 persen produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan tersebut diubah karena aturan kuota minimum sebelumnya sempat menjadi sorotan oleh Organisasi Perdagangan Dunia.

Pemerintah kini beralih menggunakan pendekatan pola kemitraan agar barang dari sektor usaha kecil tetap bisa masuk ke jaringan ritel modern secara kompetitif.

Pola Kemitraan dan Pasar Ekspor

Budi menyampaikan bahwa sekitar 80 persen produk lokal dan buatan sektor usaha kecil sebenarnya sudah tersedia di jaringan ritel modern berdasarkan komunikasi dengan Aprindo.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa produk lokal mampu bersaing secara mandiri tanpa harus bergantung pada aturan penetapan porsi tertentu.

Melalui skema kemitraan yang baru, para pelaku usaha tetap mempunyai kesempatan memasarkan produk mereka dengan memenuhi berbagai persyaratan dagang yang berlaku.

Selain ritel modern, kementerian juga berupaya mendorong produk lokal menembus pasar internasional lewat program UMKM Bisa Ekspor dan Desa Bisa Ekspor.

Langkah tersebut didukung oleh kerja sama strategis, termasuk penandatanganan sepuluh nota kesepahaman senilai Rp69 miliar yang melibatkan pelaku usaha kecil.

Pemerintah juga memastikan izin operasional toko swalayan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.