Indonesia bersiap membawa penguatan pasar karbon serta peluang investasi hijau sebagai agenda utama dalam delegasi menuju ajang COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye.

Pemerintah berupaya mendorong komitmen iklim agar bertransformasi menjadi kerja sama nyata yang mendukung perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi Pasar Karbon dan Penguatan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia internasional.

Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung berbagai aksi iklim nasional.

Kebutuhan dukungan pembiayaan ini mendesak guna memperkuat mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang berdampak langsung pada penghidupan masyarakat luas.

Berbagai fenomena seperti kekeringan, gangguan pertanian, serta kebakaran hutan menunjukkan bahwa isu iklim telah menyentuh sektor ketahanan pangan.

Pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi.

Peluang pertumbuhan hijau ini mencakup sektor pengelolaan hutan, energi, industri, pertanian, pengelolaan sampah, hingga karbon biru di wilayah pesisir.

Pemerintah mendorong produktivitas pangan lewat inovasi ramah lingkungan seperti pertanian cerdas, budi daya perairan, padi rendah emisi, dan silvofishery mangrove.

Transformasi pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mengurangi emisi metana sekaligus memperkuat ekonomi sirkular melalui pendekatan waste to energy.

Dukungan riset dari BRIN dinilai krusial guna mempercepat penerapan teknologi dan meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri sesuai kebutuhan.

Menjelang COP31, delegasi Indonesia diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dan membuka peluang kerja sama yang memberi manfaat nyata.