PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat agar tidak melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Peringatan ini dikeluarkan di tengah upaya perseroan yang sedang mengoptimalkan pemulihan distribusi pasokan ke berbagai SPBU di wilayah Bali.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan aksi penimbunan dapat menghambat kelancaran distribusi energi.

Tindakan tersebut juga dinilai mengganggu akses masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan pasokan bahan bakar bersubsidi tersebut.

Kitty menegaskan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi harus digunakan secara tepat sasaran dan tidak boleh dilanggar ketentuannya.

Masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan diminta segera melapor melalui Pertamina Contact Center 135 dengan menyertakan bukti pendukung.

Pelanggaran terkait penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar bersubsidi memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku pelanggaran terancam sanksi berat.

Aturan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain ancaman kurungan penjara, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman denda maksimal mencapai Rp60 miliar.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran distribusi energi ini.