Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil pada 17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dijalankan secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan para pelaku usaha.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan aturan jaminan produk halal tetap berjalan dengan penyesuaian kondisi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival 2026 di Jakarta.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk mendukung program tersebut.

Kebijakan ini bertujuan melindungi konsumen, menjaga mutu produk, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Aturan kewajiban sertifikasi halal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Cakupan produk yang wajib bersertifikat meliputi makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga bahan baku tertentu.

Menurut ketentuan dalam regulasi tersebut, kelompok produk yang wajib memiliki sertifikasi halal mencakup makanan dan minuman, hasil sembelihan beserta jasa penyembelihan, kosmetik, serta produk kimiawi.

Selain itu, aturan ini juga berlaku bagi produk rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku, bahan tambahan pangan, hingga sejumlah barang gunaan tertentu.