Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah tegas terkait penegakan hukum perkara lingkungan. Sebanyak sembilan korporasi ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.

Kasus tersebut melibatkan wilayah operasional di Kalimantan dan Sumatra dengan total area terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

Perkara korporasi ini terangkum dari total 98 laporan polisi yang masuk.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubdit 3 Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subiyanto. Hingga kini, pihak kepolisian belum merinci secara detail identitas dari kesembilan perusahaan itu.

Selain perkara korporasi, aparat penegak hukum juga menangani kasus perorangan.

Tercatat ada 223 tersangka perorangan yang berasal dari 273 laporan polisi dengan luas lahan terdampak 5.157,89 hektare.

Penanganan terhadap tersangka perorangan ini tersebar di 12 wilayah kepolisian daerah. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Langkah penegakan hukum lintas instansi juga berjalan secara paralel. Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah badan usaha yang dinilai melanggar aturan.

Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyebut jumlah badan usaha yang diselidiki terus bertambah.

Sebanyak 50 badan usaha disegel pada bulan September dan bertambah tujuh pada Oktober menjadi 57 entitas.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan menangani aspek pidana untuk 17 korporasi. Instansi tersebut juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 korporasi lainnya.