Denny Indrayana bersama sejumlah perwakilan elemen masyarakat mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Mereka melaporkan anggota KPU terkait dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Empat Poin Aduan ke DKPP

Aduan tersebut mencakup dugaan pasal selundupan yang dinilai tidak melalui proses transparan dan partisipatif.

Pihak pengadu juga menyoroti penerimaan surat penyetaraan pendidikan tanpa proses verifikasi faktual yang utuh.

Selain itu, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu karena menutup akses sistem pencalonan.

Seluruh rangkaian tindakan tersebut dinilai melanggar asas penyelenggaraan pemilu serta kode etik penyelenggara.

Respons DKPP dan KPU

Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan pihaknya akan memproses aduan tersebut sebagaimana penanganan pengaduan lainnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menegaskan pihaknya menghormati proses di DKPP sesuai undang-undang.

Ia menyebut seluruh proses penyusunan rancangan peraturan tersebut telah ditempuh melalui prosedur resmi.

Lebih lanjut, Denny menyebutkan bahwa pihak pemohon akan menunggu proses pemeriksaan administrasi dan kelengkapan aduan di DKPP selama lebih kurang dua minggu sebelum sidang dapat dimulai.

Sebelum laporan dari Denny dkk ini masuk, DKPP tercatat telah menerima dua aduan lain terhadap ketua dan anggota KPU RI terkait Putusan Mahkamah Konstitusi.

Aduan sebelumnya masing-masing dilayangkan oleh perwakilan Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia serta Yayasan Dewi Keadilan pada awal Oktober lalu.