Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait tindakan otoritas Israel.

Pemerintah menilai langkah penolakan terhadap pesawat Ethiopian Airlines yang diterbangkan oleh pilot asal Indonesia bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi.

Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kemlu RI Yvonne dalam keterangan tertulis.

Indonesia mencatat bahwa Israel membatasi awak pesawat dari negara tertentu termasuk Indonesia hanya berdasarkan faktor kewarganegaraan.

Praktik semacam itu dinilai bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi serta semangat fasilitasi penerbangan internasional.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dan tidak mengakui Israel.

Meskipun demikian, pemerintah terus mengupayakan jalur komunikasi yang memungkinkan termasuk di Ethiopia.

Upaya tersebut dilakukan demi memberikan pelindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.

Kemlu RI melalui KBRI Addis Ababa terus berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan.

Koordinasi itu bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja WNI tersebut tetap terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan informasi pihak maskapai, pilot WNI pada rute Addis Ababa-Tel Aviv tersebut telah dialihkan penugasannya.

Ethiopian Airlines menyatakan tidak terdapat gangguan berarti terhadap aktivitas penerbangan yang mereka jalankan.

Maskapai juga mengakui bahwa insiden tersebut disebabkan oleh koordinasi internal yang kurang.

Indonesia mendorong maskapai tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Indonesia mengakui kewenangan setiap otoritas penerbangan dalam menetapkan standar keamanan.

Namun, kebijakan keamanan harus diterapkan secara objektif dan proporsional berbasis risiko.

Aturan tersebut tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik semata ataupun kewarganegaraan.