Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana memicu sorotan.

Peristiwa penindakan hukum tersebut terjadi ketika proses penanganan kebakaran hutan dan lahan masih belum sepenuhnya selesai.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas penangkapan yang berlangsung di tengah situasi bencana.

Ia menyayangkan langkah hukum itu lantaran lembaga penanggulangan bencana tersebut sedang sangat dibutuhkan di berbagai daerah.

DPR berencana menggelar rapat secepatnya bersama pihak terkait guna membahas dampak dari kasus penindakan hukum tersebut.

Pembahasan itu dinilai penting karena kasus korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang menangani bencana.

Sebelumnya, KPK mengamankan total 14 orang dalam operasi senyap tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB.

Aparat penegak hukum juga menyita barang bukti berupa uang tunai serta logam mulia emas dari giat penindakan tersebut.

Penyelidikan awal menunjukkan kasus ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan.

Hetifah menambahkan bahwa proses hukum yang berjalan sepenuhnya diserahkan kepada KPK selaku aparat penegak hukum yang berwenang.

Meski demikian, peristiwa ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh di lingkungan BNPB.