Kalangan tenaga pendidik di berbagai daerah mengeluhkan keterlambatan pencairan hak keuangan mereka.

Kementerian Keuangan belum memberikan penjelasan rinci mengenai penyebab tertundanya hak bulanan tersebut.

Kendala Internal dan Rantai Birokrasi

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa pencairan hak para pengajar itu masih disiapkan secara internal.

Kendati demikian, Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebut rata-rata tenaga pengajar belum menerima transfer dana selama dua hingga empat bulan.

Masalah administrasi ini berdampak luas mulai dari wilayah Jabodetabek hingga luar Pulau Jawa.

Satriwan Salim selaku Koordinator Nasional P2G meyakini kemacetan ini bersumber dari kendala internal Kemenkeu di bawah menteri yang baru.

Data-data seperti nama dan nomor rekening guru sebenarnya sudah diberikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ke Kemenkeu.

Persoalan ini turut memukul telak nasib guru honorer serta guru swasta yang sangat bergantung pada tunjangan profesi tersebut mengingat gaji pokok mereka umumnya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

P2G berharap Presiden Prabowo Subianto menegur keras Menteri Keuangan karena gagal melakukan transfer yang mencoreng program keberpihakan kepada guru.

Kerumitan Birokrasi dan Tekanan Fiskal

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai persoalan ini berakar pada kerumitan rantai birokrasi dan lemahnya disiplin eksekusi belanja rutin.

Biang kerok keterlambatan biasanya muncul dari panjangnya rantai administrasi mulai dari validasi data di Dapodik dan Info GTK, penerbitan SKTP, pengajuan pembayaran, penerbitan SP2D, retur rekening, hingga sinkronisasi lintas instansi.

Di sisi lain, Syafruddin menyatakan belum ada bukti kuat bahwa dana tunjangan guru dialihkan untuk membiayai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.

Kendati demikian, tekanan belanja yang padat menuntut disiplin kas yang ketat agar hak kesejahteraan tenaga pendidik tidak terabaikan.

Dampak penundaan pembayaran ini sangat kompleks dan menghantam para guru dari sisi finansial maupun psikologis.

Arus kas keluarga terganggu sehingga memaksa guru berutang atau menunda pengeluaran penting, yang pada akhirnya turut menahan perputaran uang di daerah.

Pemerintah didesak segera membayar seluruh tunggakan dengan jadwal pasti serta membangun mekanisme peringatan dini agar masalah serupa tidak berulang.