Dewan Energi Nasional mengajukan empat langkah strategis kepada pemerintah guna mengantisipasi potensi krisis bahan bakar minyak di Bali.

Usulan ini diharapkan mampu mencegah terulangnya antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU.

Anggota DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, menyampaikan bahwa ukuran ketahanan energi nasional tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok secara umum.

Ketersediaan pasokan secara langsung hingga ke tingkat SPBU juga menjadi indikator yang sangat penting.

Langkah pertama yang didorong adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan serta alokasi bahan bakar minyak di setiap daerah.

Evaluasi tersebut harus berbasis pada kondisi riil dan aktual di lapangan agar penyaluran lebih tepat.

Langkah kedua berfokus pada penguatan sistem distribusi dan peningkatan sistem deteksi dini. Keandalan distribusi dinilai sangat menentukan kontinuitas pasokan energi hingga dapat menjangkau konsumen secara berkelanjutan.

Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Upaya ini bertujuan agar produk seperti Pertalite dan Solar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Langkah terakhir mencakup peningkatan cadangan operasional serta kapasitas penyimpanan di Terminal Bahan Bakar Minyak dan SPBU.

Peningkatan keandalan transportasi dan mekanisme pengisian ulang diperlukan untuk menjaga pasokan saat kendala logistik terjadi.

Sebelumnya, krisis pasokan energi sempat melanda wilayah Bali pada Senin 12 Oktober 2026 yang memicu antrean panjang di Denpasar, Badung, hingga Jembrana.

Pertamina Patra Niaga kemudian menyalurkan tambahan pasokan 26.200 kiloliter secara bertahap.