PT Air Minum Jaya atau PAM Jaya mulai menjajaki rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering.

Langkah awal tersebut dilakukan perusahaan melalui sesi konsultasi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Kendati demikian, perusahaan milik badan usaha milik daerah itu belum mengajukan proses IPO secara resmi kepada pihak berwenang.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Menurutnya, konsultasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai tahapan serta proses yang harus dipersiapkan.

Jajaran direksi PAM Jaya sebelumnya telah mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas rencana aksi korporasi itu.

Kelanjutan proses penawaran saham perdana ini sepenuhnya masih bergantung pada tingkat kesiapan internal dari perusahaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya sempat menyinggung rencana strategis terkait aksi korporasi tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan akan tetap mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas.

Ketentuan mengenai kepemilikan mayoritas oleh pemerintah daerah tersebut nantinya akan diatur secara khusus melalui peraturan daerah.

Dengan skema kebijakan itu, masyarakat luas serta investor diberi kesempatan memiliki saham perusahaan air minum.

Namun, kendali utama operasional dipastikan tetap berada di tangan pemerintah daerah tanpa adanya pengalihan kewenangan.

Kebijakan serupa juga direncanakan berlaku bagi Bank Jakarta yang turut dipersiapkan untuk melantai di bursa.

Kedua badan usaha milik daerah tersebut wajib berada di bawah kendali penuh pemerintah daerah setelah proses IPO.

Hingga saat ini, proses yang berjalan masih sebatas tahap konsultasi awal bersama Otoritas Jasa Keuangan.

Belum ada dokumen pengajuan resmi yang dimasukkan, sementara jadwal pelaksanaannya masih menunggu kesiapan matang.