Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dimakzulkan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara keabsahan dokumen pendidikan pencalonan.

Pemerintah selaku rumpun eksekutif menyatakan menghormati putusan lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Syahganda di Kantor Lemhannas, Jakarta, pada hari Sabtu.

Ia menyebutkan bahwa pihak pemerintah terus memantau perkembangan serta dinamika yang terjadi atas kasus ini.

Menurutnya, kelanjutan kasus tersebut dapat bergeser ke jalur politik maupun jalur hukum.

Meskipun demikian, ia belum merinci bentuk alur politik atau jalur hukum yang dimaksud.

Dalam kesempatan yang sama, Syahganda juga menyayangkan tindakan salah seorang anggota DPRD daerah yang menurunkan foto Gibran.

Ia menilai tindakan tersebut tidak elok karena Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden pasca putusan MK.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutus perkara yang menyoal keabsahan syarat pendidikan Gibran.

Dalam persidangan, pemohon menjelaskan dokumen syarat pencalonan hanya berupa surat keterangan penyetaraan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Meski demikian, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Hakim konstitusi menyampaikan bahwa persoalan tidak adanya bukti ijazah tersebut merupakan ranah lembaga lain.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memberikan tanggapan terkait putusan lembaga peradilan tersebut.

Ia menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Gibran menegaskan bahwa dirinya kini akan terus fokus bekerja untuk melayani masyarakat.

Selain itu, ia berkomitmen untuk menyukseskan visi serta program dari Presiden.