Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penting agar seluruh kepala daerah melarang segala bentuk pembakaran lahan.

Aturan tersebut harus diterapkan tanpa pengecualian apa pun selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan berlangsung di berbagai wilayah.

Larangan Tanpa Pengecualian Kearifan Lokal

Tito menegaskan aktivitas pembukaan lahan yang sebelumnya diizinkan atas dasar kearifan lokal harus dihentikan sementara waktu.

Penerapan undang-undang kebencanaan mengesampingkan izin pembakaran tersebut karena risiko api meluas sangat tinggi di musim kemarau.

Pemerintah daerah diminta menggandeng Forkopimda serta tokoh masyarakat guna menyosialisasikan larangan tersebut hingga tingkat desa.

Koordinasi Lintas Instansi dan Penanganan Lahan

Penanganan bencana kebakaran ini memerlukan koordinasi erat yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, serta kementerian terkait.

Selain pencegahan titik api baru, proses pemadaman di lokasi terbakar harus dimaksimalkan dengan pasokan air memadai.

Lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan membutuhkan volume air besar.

Pemerintah pusat juga menyiapkan langkah modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan di tengah kontrasnya bencana hidrometeorologi.