Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran hampir Rp900 miliar untuk memulihkan sektor pertanian di wilayah yang terdampak bencana di Sumatra.

Dana tersebut disalurkan melalui refocusing Kementerian Pertanian guna memperbaiki sawah serta kebun masyarakat yang mengalami kerusakan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan dana itu dibagikan untuk tiga wilayah provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Realisasi Anggaran Antarprovinsi

Berdasarkan pemantauan pemerintah, realisasi dana di Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah mencatatkan angka sekitar 70 hingga 80 persen.

Sebaliknya, tingkat penyerapan anggaran di Aceh masih tertinggal dan baru mencapai kisaran 50 sampai 60 persen saja.

Tito menilai lambatnya penyerapan dana di tingkat daerah tersebut disebabkan oleh adanya hambatan birokrasi dalam eksekusi program.

Padahal, para pemilik lahan pertanian yang terdampak sudah berulang kali menuntut segera dilakukannya perbaikan di lapangan.

Pusat dan Kementerian Pertanian kemudian sepakat meningkatkan koordinasi agar bantuan pemulihan bisa segera berjalan secara optimal.

Penguatan Peran Penyuluh Pertanian

Pemerintah turut mengambil alih perbaikan sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang rusak agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat.

Kebijakan tersebut ditempuh dengan menarik penyuluh pertanian lapangan langsung ke pusat demi memastikan eksekusi program yang efektif.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan perbaikan kantor penyuluh yang rusak ditargetkan rampung secara bertahap hingga tahun depan.

Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas harga dan mengawasi potensi pelanggaran di sektor pangan.