Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk segera menutup ruang gerak bagi para mafia pangan.

Praktik culas tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat kecil serta membuat para peternak lokal tertekan akibat tidak stabilnya harga pasar.

Selisih Harga Mencolok di Tingkat Peternak dan Konsumen

Amran menjelaskan bahwa indikasi permainan harga terlihat jelas ketika peternak harus melepas ayam dan telur dengan harga murah.

Sebaliknya, masyarakat luas di tingkat konsumen justru terpaksa membeli kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal.

Tingkat produsen mencatat harga ayam dan telur berada pada kisaran Rp20 ribu sampai Rp21 ribu per kilogram.

Namun, harga pembelian di tangan konsumen dapat melambung tinggi hingga mencapai angka Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kilogram.

Kondisi timpang ini memicu kerugian besar bagi peternak sementara beban finansial tetap harus ditanggung oleh masyarakat.

Arahan langsung tersebut disampaikan oleh Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.

Pertemuan penting itu berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri yang terletak di kawasan Jakarta Pusat.

Permasalahan Rantai Distribusi Komoditas Lain

Selain komoditas unggas, masalah serupa juga terdeteksi pada rantai pasok beras serta minyak goreng di berbagai daerah.

Kementerian Pertanian mencatat adanya ribuan peternak yang sempat melakukan aksi unjuk rasa akibat harga jual yang berada di bawah HPP.

Keluhan serupa datang dari sekitar 4,8 juta peternak yang merasa usaha mereka tertekan oleh ulah para perantara.

Amran menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kapolri Suyudi Ario Seto untuk penegakan hukum.

Koordinasi intensif diperlukan karena upaya stabilisasi harga tidak akan berjalan efektif tanpa pembenahan rantai distribusi.

Pemerintah juga menyoroti kasus beras fortifikasi yang dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga beras biasa di pasaran.

Potensi kerugian konsumen akibat praktik lancung tersebut ditaksir mencapai angka fantastis hingga Rp89 triliun.

Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus membereskan para perantara nakal demi melindungi kesejahteraan produsen dan konsumen.