Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima dua aduan terhadap ketua dan anggota KPU RI.

Aduan tersebut berkaitan langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU. PRES-XXIV/2026.

Perkara dari Mahkamah Konstitusi itu menyangkut gugatan atas keabsahan syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa lembaganya menerima dua aduan tersebut dalam waktu berbeda.

Laporan pertama masuk pada tanggal 8 Oktober 2026 yang disampaikan oleh perwakilan Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia.

Pihak yang dilaporkan dalam aduan pertama ini mencakup ketua serta lima orang anggota Komisi Pemilihan Umum RI.

Sementara itu, aduan kedua diterima oleh DKPP pada tanggal 9 Oktober 2026 dari pihak Yayasan Dewi Keadilan.

Laporan kedua tersebut melibatkan total sebelas penyelenggara pemilu dari unsur KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu.

Tahapan Verifikasi Administrasi dan Materiel

Pihak DKPP menyatakan bakal menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dua aduan yang telah masuk itu kini sedang diproses melalui tahapan verifikasi administrasi terlebih dahulu.

Verifikasi administrasi sendiri merupakan pemeriksaan formil untuk memastikan kelengkapan syarat pengaduan.

Apabila hasil pemeriksaan formil memenuhi syarat, maka aduan akan dilanjutkan ke tahap verifikasi materiel.

Tahapan verifikasi materiel melibatkan pemeriksaan alat bukti serta relevansinya terhadap pokok dugaan pelanggaran kode etik.

DKPP meminta masyarakat untuk memberikan waktu agar lembaganya bisa mendalami aduan sesuai batas waktu yang berlaku.