Mantan Presiden Tanzania John Pombe Joseph Magufuli pernah melakukan langkah tegas yang mencuri perhatian publik internasional.

Ia memerintahkan pemecatan segera terhadap lebih dari 9.900 pegawai negeri sipil setelah verifikasi kredensial akademik.

Pemeriksaan tersebut mengungkap bahwa banyak pekerja sektor publik memiliki ijazah sekolah serta perguruan tinggi yang palsu.

Kebijakan penertiban ini turut berdampak pada sejumlah pejabat senior di berbagai instansi penting pemerintahan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas di negara kawasan Afrika Timur itu.

Pelaku bisnis sebelumnya kerap mengeluhkan bahwa inefisiensi pemerintah menjadi hambatan utama bagi investasi.

Sebelum penertiban ijazah palsu, pemerintah juga menemukan lebih dari 19.700 pekerja fiktif dalam daftar gaji sektor publik.

Keberadaan pekerja siluman tersebut membuat negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar setiap tahunnya.

Pemerintah Tanzania menghabiskan dana yang masif untuk membayarkan gaji ratusan ribu pegawai di tingkat nasional dan lokal.

John Magufuli lantas meminta para pejabat untuk mempublikasikan daftar pegawai yang menggunakan kualifikasi akademik palsu.

Audit lanjutan juga mendapati catatan akademik milik lebih dari 1.500 pegawai dipakai bersama-sama oleh banyak orang.

Selain itu, terdapat lebih dari 11.500 pegawai pemerintah yang tercatat memiliki dokumen akademik tidak lengkap.

John Pombe Joseph Magufuli memimpin negara tersebut sebagai presiden kelima hingga akhir masa jabatannya.