Kelompok masyarakat sipil Malaysia mendesak pemerintah setempat menagih pertanggungjawaban perusahaan yang ikut memicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Greenpeace dan sejumlah elemen sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan parlemen pada hari Rabu untuk menuntut undang-undang yang lebih kuat.

Massa menuntut agar otoritas memiliki kewenangan hukum guna menyelidiki korporasi yang terhubung dengan kerusakan lingkungan di luar wilayah negara.

Aksi tersebut dilatarbelakangi temuan gabungan bersama Greenpeace Indonesia dan Pantau Gambut yang mendeteksi keterlibatan korporasi regional.

Perusahaan agribisnis Malaysia bernama Kuala Lumpur Kepong masuk dalam daftar entitas teratas yang terikat dengan titik api di Kalimantan.

Data pelacakan menunjukkan lokasi sumber asap berada di dalam wilayah konsesi korporasi terkait sepanjang periode Agustus hingga awal Oktober.

Namun, analisis tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan secara langsung menyalakan api di lokasi kejadian.

Sejumlah anggota parlemen telah menerima memorandum dari kelompok masyarakat sipil yang menyoroti persoalan penegakan hukum lintas batas.

Wakil rakyat mengakui adanya kendala yurisdiksi dan minimnya ketetapan hukum untuk menyelidiki entitas yang beroperasi di luar negeri.

Upaya menyusun undang-undang kabut asap lintas batas sebenarnya pernah digagas sejak tahun 2019 tetapi tidak dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

Pihak Kuala Lumpur Kepong secara tegas membantah keterlibatan entitas lokal mereka dalam bencana asap yang melanda kawasan.

Perusahaan mengeklaim sebagian besar api berasal dari luar area konsesi dan telah berhasil dipadamkan oleh tim di lapangan.

Manajemen juga menyatakan lembaganya menjunjung tinggi kebijakan nol pembakaran sesuai standar sertifikasi sawit berkelanjutan.