Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta perusahaan aplikasi turut mengawasi standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi ojek online.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat pelindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menhub menyatakan bahwa kendaraan angkutan umum wajib memiliki standar keselamatan yang memadai.

Standar tersebut mencakup penggunaan helm serta perawatan kendaraan secara berkala oleh para pengemudi.

Perusahaan aplikasi juga diwajibkan untuk mendukung pemenuhan standar keselamatan tersebut.

Dukungan aplikator dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi serta pengingat perawatan kendaraan berdasarkan intensitas penggunaan.

Kementerian Perhubungan tetap memegang kewenangan dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital.

Perusahaan aplikasi wajib menerapkan prinsip keadilan serta transparansi dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi.

Selain itu, aplikator juga harus menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat.

Penguatan Kemitraan dan Kewajiban Pengaduan

Regulasi tersebut juga menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Pengaduan yang masuk wajib ditanggapi paling lambat tujuh hari sejak diterima oleh penyedia layanan.

Perusahaan aplikasi bersama pengemudi diwajibkan menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform dalam waktu paling lama enam bulan.

Pemerintah berharap ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat berkembang secara adil, transparan, dan berkelanjutan.